|
Jakarta (STMIK-MJ): Kisah Prita Mulyasari (32) yang mengharukan itu, memberikan pelajaran berharga sekaligus cermin bagaimana negeri ini mengelola layanan publik. Bahwa layanan kesehatan yang baik, murah, terjangkau bagi masyarakat, masih menjadi "utang" Pemerintah yang belum terbayarkan.
Jika rumah sakit sekelas Omni Hospitals yang sudah berusaha keras membangun sistem layanan prima itu masih terpeleset -- meski dalam setiap manajemen proses dimungkinkan terjadinya kesalahan --, bagaimana dengan RS atau pusat-pusat layanan kesehatan publik lainnya?
Kita sudah sering dengar berbagai keluhan buruknya layanan kesehatan di beberapa rumah sakit umum, tetapi seolah dimaafkan karena memang sudah terbiasa. Kita juga sering mendengar plesetan getir "rumah sakit cepat mati", bagi mereka yang tidak segera mendapat layanan karena tidak mampu, di sebuah rumah sakit umum ternama di Jakarta.
Bagi saya, inilah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh siapapun Presiden Ri kelak. Empati Capres Megawati dengan mendatangi Prita di tahanan, itu respon bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dibutuhkan langkah dan gebrakan lebih dari sekedar empati jika kelak dia terpilih sebagai Presiden RI. Demikian juga empati Capres lain yang ditunjukkan oleh Jusuf Kalla. Juga simpati SBY yang disampaikan melalui jubirnya si Andi Mallarangeng itu.
Kebetulan saja Prita yang mengalami. Bagi Prita, juga khalayak publik, curhat dia mengenai pengalaman berobat di Omni Hospitals melalui emailnya kepada rekan-rekannya itu, memang sulit diterima jika akhirnya menyeret dia ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, meski akhirnya kemarin boleh pulang dan berubah status tahanan kota, setelah ramai-ramai media dan para tokoh negeri ini mempertanyakan penahanan tersebut. Pengalaman Prita, tentu mengusik rasa kemanusiaan kita.
Dan kebetulan pula Omni Hospitals, yang mau tidak mau malah menanggung beban citra yang tidak menguntungkan akibat keputusannya menyelesaikan kasus itu melalui pengadilan. Dukungan dan empati khalayak kepada Prita, malah semakin menekan Omni pada posisi yang tidak menguntungkan.
Andai saja Omni lebih taktis menangani masalah itu secara non-litigasi, perusahaan ini justru dapat meredam eskalasi 'degradasi citra' bahkan bisa mengolah isu dengan elegan melalui strategi komunikasi yang tepat. Tetapi, persoalannya barangkali manajemen kelewat panik akibat email Prita tersebut. Dengan memperkarakan Prita ke proses litigasi (pengadilan), masyarakat dan media jadi cenderung ingin tahu hingga persoalan jadi melebar tak terkendalikan.
Saya pribadi, sebetulnya sangat terkesan dengan layanan rumah sakit itu. Ketika suatu hari harus membawa anak saya yang masih balita ke UGD karena panas tinggi, lalu masuk rawat inap pada 12 Mei 2008. Layanan yang diberikan cukup baik untuk semua aspek (penilaian itu saya masukkan di lembar angket sebelum anak saya check-out).
Dan saya sempat bertanya penasaran: "Apakah ini hotel berbintang?"
Kebetulan, pertengahan Januari lalu, saya berkesempatan bertemu dengan dr. Sukendro, MM, Presiden Direktur Omni Hospitals di ruang kerjanya. Dengan ramah dan bersemangat dia menjelaskan bahwa Omni Hospitals merupakan "health center" yang mengedepankan pentingnya lingkungan alam hijau. Omni memang menempati lokasi di kawasan strategis yang masih memperhatikan lingkungan hijau dan keasrian di Perumahan Alam Sutera, Serpong, Tangerang.
Sukendro menyebut Omni bukan 'rumah sakit'. Alasanya," kami tidak ingin orang yang masuk ke sini tambah sakit. Tetapi juga masyarakat yang kini mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan. Misalnya check up. Kami menawarkan pendekatan self-healing", ujarnya. Karena itulah, kata dia, Omni didesain dengan konsep gabungan hospital, hotel dan mall.
Buat saya, kasus Prita-Omni, memberikan pelajaran berharga sekaligus cermin bagaimana negeri ini mengelola layanan publik. Bahwa layanan kesehatan yang baik, murah, terjangkau bagi masyarakat, masih menjadi "utang" Pemerintah yang belum terbayarkan. Jika rumah-rumah sakit umum meberikan performance yang baik kepada masyarakat, tentu masyarakat akan mendapat banyak pilihan. Nah, kami menunggu gebrakan para pemimpin baru negeri ini.[\]
*) Pemerhati sosial
|
